Tantangan Kebijakan Penangkapan Terukur Kementrian Kelautan dan Perikanan 2022

-

 

 

Lautan di Indonesia adalah sumber kebermanfaatan bagi rakyat Indonesia.  Rakyat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan lautan.  Dalam konteks pembangunan negara Indonesia, lautan menjadi sektor yang diandalkan dalam menopang ekonomi Indonesia, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan.

Potensi lautan yang besar tentunya diperlukan pengelolaan yang tepat agar hasil yang didapatkan optimal. Indonesia sendiri baru – baru ini mencanangkan kebijakan yang bernama penangkapan terukur yang diungkapkan pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Cikarang Bekasi (10/10/2021).  Kebijakan ini merupakan terobosan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang rencananya akan diimplementasikan pada Januari 2022 mendatang.  Kebijakan penangkapan terukur bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Ikan yang semula banyak didaratkan di Pulau Jawa, akan diubah ke pelabuhan perikanan tempat ditangkapnya ikan.  Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga mengatakan bahwa terdapat tiga zona yang disiapkan untuk kuota penangkapan terukur yaitu industri, nelayan lokal, dan spawning & nursery ground yang berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).[1]

Pada kebijakan penangkapan terukur yang berbasis kuota dapat menjadi dua mata pisau dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.  Pengelolaan sumberdaya perikanan pada era 20-an berfokus pada keberlanjutan.  Hal ini dibahas pada tujuan global yang terdapat pada SDGs yaitu life below water.  Dalam kondisi kontemporer mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia akan sumber pangan akan selalu beriringan dengan peningkatan penduduk.  Sehingga pangan variatif dapat menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan.  Ketika kembali pada kasus bahwa nelayan atau industri diberi kuota dalam jumlah tangkapannya maka perlu mempertimbangkan nilai ekonomis dan nilai ekologis.

Nilai Ekonomis

Jika KKP menciptakan tajuk “pemerataan ekonomi” berdasarkan kuota jumlah tangkapan maka hal tersebut akan menciptakan kesenjangan.  Karena beberapa komoditas memiliki nilai yang berbeda – beda di pasaran.  Oleh karena itu, dalam mencapai pemerataan ekonomi maka landasan yang digunakan adalah Maximum Economic Yield. Maximum Economic Yield  adalah model pengelolaan sumberdaya perikanan yang berbasis pada cost dan benefit sehingga batas tangkapan maksimal akan mengacu pada nilai.

Nilai Ekologis

Kembali pada tajuk yang dikeluarkan KKP yaitu terkait “keberlanjutan” maka dengan adanya penangkapan terukur berdasarkan kuota atau jumlah maka akan menimbulkan penangkapan salah satu komoditas yang bernilai tinggi saja.  Ketika suatu komoditas yang diambil secara terus menerus akan menyebabkan ketidakseimbangan secara ekologis.  Maka jika mengacu pada Maximum Sustainable Yield maka reproduksi suatu ikan akan bergantung pada usia produktif suatu spesies.  Jika usia produktif diambil secara terus  - menerus maka akan restocking ikan akan terhambat.

Sebagai akademisi, saya berharap dalam implementasi penangkapan terukur pada Januari 2022 mendatang dapat mempertimbangkan  pengkajian stok yang optimal agar tujuan mulia pemerataan ekonomi dan keberlanjutan dapat tercapai.

 



Komentar

Posting Komentar

Sebatang Cerita Populer

Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi Masyarakat Sekitar Pertambangan Untuk Mengurangi Angka Korban Konflik dan Kerusakan Lingkungan dalam Penerapan UU Minerba 2020

-
Gambar
 Latar Belakang Di bidang sumberdaya alam, sudah tidak diragukan lagi bahwa Indonesia menyimpan sejuta kekayaan pada alamnya.  Dengan letak geografis di tengah ekuator, menyebabkan Indonesia beriklim tropis, sehingga sumberdaya alam hayati maupun non-hayati dapat berkembang dan tersebar dari Sabang sampai Merauke.  Itulah sebabnya Indonesia menjadi incaran para penjajah seperti Belanda, Inggris, Portugis dan lain-lain, bahkan sampai saat ini masih menjadi incaran negara-negara besar untuk mengambil sumberdaya alamnya, namun dengan cara yang lebih halus.  Daya tarik sumberdaya alam Indonesia selain sumberdaya alam hayati adalah sumberdaya alam mineral dan batu bara.  Berdasarkan data statistik tercatat, potensi batu bara 39,89 miliar ton, tembaga 2,76 miliar ton, nikel 3,57 miliar ton, logam besi 3 miliar ton, bauksit 2,4 miliar ton, perak 171.499 ton, serta timah 1,5 juta ton. [1]   Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi minerba sangat melimpah, sehingga banyak pih
Baca selengkapnya

Bersinergi Mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan Komunitas Mengajar di daerah 3T

-
Gambar
Sumber : Okezone.com A.     Pendahuluan Indonesia Emas 2045 bukan hanya sebuah momentum 100 tahun kemerdekaan Indonesia, namun juga terdapat harapan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia.  Dalam frasa Indonesia Emas 2045 terdapat kata “Emas” yang dapat dimaknai sebagai kejayaan.  Karena pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi.  Pada tahun 2045 dapat diprediksi bahwa jumlah penduduk mencapai 340 juta dengan 180 juta diantaranya termasuk usia produktif 15-24 tahun. [1]   Bonus demografi sendiri merupakan sebuah tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia karena hal tersebut bergantung dengan generasi muda saat ini.  Karena bonus demografi seperti dua mata pisau, di satu sisi generasi muda dapat menjadi harapan bangsa dan di sisi lainnya generasi muda dapat menjadi malapetaka bangsa.  Oleh karena itu, sumber daya manusia tentunya menjadi perhatian utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.  Dan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas ti
Baca selengkapnya